Menampilkan 31–40 dari 162 hasil
· ~74ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024
Tata Naskah Dinas
literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986
• 14 Apr 1986
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985
…) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985
Opini
• 22 Feb 2024
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2006
• 24 Apr 2006
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
literasihukum.com/peraturan/6742/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik
…ah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006
• 24 Nov 2006
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
literasihukum.com/peraturan/12555/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik
…an Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006
• 17 Nov 2006
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK
literasihukum.com/peraturan/6448/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-kabupaten-landak
…Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK
Opini
• 08 Mar 2024
Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia
literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik
Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2012
• 02 Nov 2012
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4776/tugas-pokok-fungsi-dan-uraian-tugas-kantor-kesatuan-bangsa-politik-dan-perlindungan-masyarakat-kabupaten-pinrang
…Nomor 56 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 49 · Tahun 2014
• 03 Sep 2014
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8110/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-fungsional-umum-pada-kantor-kesatuan-bangsa-dan-politik-kabupaten-luwu-timur
…ang TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR
Pasang Iklan