Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025

Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 3 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

literasihukum.com/peraturan/14759/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 14 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16130/tata-naskah-dinas-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 2 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14689/tata-naskah-dinas-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Materi Hukum • 11 Jun 2024

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum

literasihukum.com/peran-mahkamah-konstitusi-kepastian-hukum

Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepastian hukum.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 21 Apr 2025

Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

literasihukum.com/peraturan/8625/pedoman-penyelenggaraan-bantuan-hukum-dan-penyaluran-dana-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin

…ati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2017 • 06 Jun 2026

Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum Online Pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

literasihukum.com/peraturan/14598/standar-operasional-prosedur-layanan-konsultasi-hukum-online-pada-bagian-hukum-dan-perundang-undangan-sekretariat-daerah-kabupaten-hulu-sungai-selatan

…ungai Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum Online Pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 287 · Tahun 2022 • 28 Jul 2026

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Hukum Secara Online pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13676/standar-operasional-prosedur-pelayanan-konsultasi-hukum-secara-online-pada-website-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-kabupaten-kuningan

…n Kuningan Nomor 287 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Hukum Secara Online pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kuningan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Desa Sebagai Bagian Dari Produk Hukum Daerah Kabupaten Manggarai Timur

literasihukum.com/peraturan/5376/pedoman-harmonisasi-produk-hukum-desa-sebagai-bagian-dari-produk-hukum-daerah-kabupaten-manggarai-timur

…(Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Desa Sebagai Bagian Dari Produk Hukum Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Opini • 04 Feb 2023

Antinomi Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

literasihukum.com/kepastian-hukum-dan-keadilan-hukum

Tulisan ini akan membahas antinomi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Jika terjadi konflik antara dua tujuan hukum ini, manakah yang harus diprioritaskan? Keadilan atau kepastian?