Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 07 Mar 2024
Analisis Penafsiran Hukum Hakim pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 610 K/Pid.Sus/2020
literasihukum.com/penafsiran-hukum-pada-tindak-pidana-korupsi
…rtikel ini membahas tentang metode penafsiran hukum sistematis dan historis dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi beserta penjelasannya
Opini
• 04 Jun 2023
Memahami 3 Istilah Hukum Pidana di Indonesia: Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
literasihukum.com/istilah-hukum-pidana-indonesia
…Hukum - Artikel ini memberikan pandangan mendalam tentang perbedaan istilah hukum antara tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam hukum Indonesia. Memahami istilah-istilah ini penting untuk m...
Kamus Hukum
Tersangka
literasihukum.com/kamus-hukum/226/tersangka
Tersangka Orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Contoh: Dalam pembahasan hukum acara pidana, istilah “Tersangka” sering digunakan. Hukum Acara Pidana Rujukan um…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1961
• 26 Sep 1961
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
literasihukum.com/peraturan/16730/pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-diatasnya
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024
• 26 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024
• 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025
• 29 Sep 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025
• 23 Sep 2025
Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025
• 03 Jun 2026
Tata Naskah Dinas Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14559/tata-naskah-dinas-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 5 · Tahun 2025
• 23 Jun 2026
Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7441/pakaian-dinas-dan-atribut-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia