Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…

Materi Hukum • 14 May 2024

Politik Hukum: Konsep, Tujuan, Tantangan, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/politik-hukum-konsep-tujuan-tantangan

Artikel ini membahas konsep politik hukum, tujuannya, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Opini • 28 Feb 2025

Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis

literasihukum.com/syarat-sah-perjanjian-tidak-wajib-tertulis

Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.

Berita • 13 Feb 2023

Analisis Perjanjian 50 M Anies-Sandi

news.literasihukum.com/analisis-perjanjian-50-m-anies-sandi

Literasi Hukum - Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh pernyataan kader partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno dan kader partai Golkar Erwin soal Perjanjian 50 M Anies-Sandi. Pasalnya, keduanya meny...

Materi Hukum • 28 May 2024

Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam Pinjam Online?

literasihukum.com/apa-saja-syarat-sah-perjanjian

…an online di Indonesia terintegrasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian

Opini • 10 Feb 2024

Batasan Penipuan Dan Wanprestasi

literasihukum.com/batasan-penipuan-dan-wanprestasi

Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2012

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NOMOR 224 PANGIA YANG BERSTATUS SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA

literasihukum.com/peraturan/1217/penetapan-sekolah-dasar-nomor-224-pangia-yang-berstatus-swasta-menjadi-sekolah-dasar-negeri-nomor-244-pangia

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2012 tentang PENETAPAN SEKOLAH DASAR NOMOR 224 PANGIA YANG BERSTATUS SWASTA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 64 · Tahun 2014

PERUBAHAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NOMOR 224 PANGIA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA

literasihukum.com/peraturan/12002/perubahan-nomor-urutnomenklatur-sekolah-dasar-nomor-224-pangia-menjadi-sekolah-dasar-negeri-nomor-244-pangia

…bup) Kabupaten Maros Nomor 64 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NOMOR 224 PANGIA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN HARGA DASAR/NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

literasihukum.com/peraturan/5767/petunjuk-pelaksanaan-harga-dasarnilai-perolehan-air-tanah-sebagai-dasar-pengenaan-pajak-air-tanah-dalam-wilayah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan

…Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN HARGA DASAR/NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1954

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17016/pernyataan-berlakunya-undang-undang-nr-4-tahun-1950-dari-republik-indonesia-dahulu-tentang-dasar-dasar-pendidikan-dan-pengajaran-di-sekolah-untuk-seluruh-indonesia

…ernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia