Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 15 Feb 2024
Memahami Somasi dan Hubungannya dengan Wanprestasi
literasihukum.com/somasi-dan-hubungannya-dengan-wanprestasi
Artikel ini membahas mengenai penjelasan singkat mengenai somasi dan penggunaannya dalam praktek.
Peraturan
Instruksi Presiden (Inpres) · No. 12 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
literasihukum.com/peraturan/10592/upaya-penanganan-keadaan-tertentu-untuk-normalisasi-alur-pelayaran-pelabuhan-pulau-baai-transportasi-dan-logistik-serta-percepatan-pembangunan-di-pulau-enggano
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan · No. 2 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
literasihukum.com/peraturan/14785/penyelenggaraan-upaya-kesehatan-reproduksi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 102 · Tahun 2022
STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
literasihukum.com/peraturan/13939/strategi-komunikasi-dan-perubahan-perilaku-masyarakat-dalam-upaya-pencegahan-stunting
…Nomor 102 Tahun 2022 tentang STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2021
UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT
literasihukum.com/peraturan/3975/upaya-pencegahan-stunting-dan-strategi-komunikasi-perubahan-perilaku-masyarakat
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2021 tentang UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT
Materi Hukum
• 13 Apr 2024
Kekuatan Hukum Covernote Notaris di Pengadilan
literasihukum.com/kekuatan-hukum-covernote-notaris-di-pengadilan
Artikel ini membahas peranan vital notaris dalam hukum keperdataan, dengan fokus pada pembuatan dan kekuatan hukum covernote notaris di pengadilan.
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 11 · Tahun 2024
• 01 Apr 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
literasihukum.com/peraturan/16306/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-22-tahun-2023-tentang-visa-dan-izin-tinggal
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2024
• 18 Sep 2024
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/15202/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024
• 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 1 · Tahun 2024
• 12 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
literasihukum.com/peraturan/14763/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum