Menampilkan 31–36 dari 36 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 05 May 2024
Yerry Miagoni, Caleg DPRD Provinsi Papua Tengah, Menggugat KPU ke MK: Dugaan Pengalihan 14.870 Suara
literasihukum.com/yerry-miagoni-gugat-kpu-kecurangan-pemilu
Yerry Miagoni gugat KPU MK atas dugaan kecurangan pemilu di DPRD Papua Tengah, meminta PSU.
Berita
• 12 Jun 2024
MK Diskualifikasi Caleg Golkar Erick Hendrawan Septian Putra
literasihukum.com/mk-diskualifikasi-caleg-golkar-erick
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Golkar, Erick Hendrawan Septian Putra, yang merupakan mantan terpidana dan belum melewati masa jeda 5 t...
Berita
• 19 Jan 2026
Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres
literasihukum.com/komisi-ii-dpr-pastikan-ruu-pemilu-tak-ubah-mekanisme-pilpres
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
Berita
• 25 Jul 2025
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...
Berita
• 21 Aug 2025
KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
literasihukum.com/kpk-ott-wamenaker-immanuel-ebenezer-dugaan-pemerasan-sertifikasi-k3
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini menjerat pejabat tinggi di lingkaran kementerian. Wakil Menteri Ketenagakerj...
Berita
• 16 Sep 2025
Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun
literasihukum.com/transparansi-pemilu-terancam-kpu-tutup-akses-dokumen-capres-cawapres-hingga-5-tahun
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.