Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 13 · Tahun 1976 • 13 Apr 1976

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15614/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1976-tentang-perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

…omor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kamus Hukum

PPh Pasal 23

literasihukum.com/kamus-hukum/2676/pph-pasal-23

PPh Pasal 23 Pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 23 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 23" digun…

Kamus Hukum

PPh Pasal 26

literasihukum.com/kamus-hukum/2677/pph-pasal-26

PPh Pasal 26 Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan domestik dan/atau tax treaty. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 26 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 26" digunakan dalam konteks…

Kamus Hukum

PPh Pasal 21

literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21

PPh Pasal 21 Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan…

Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/baleg-dpr-bahas-putusan-mk-terkait-kewenangan-bpk-dalam-penghitungan-kerugian-negara

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…

Materi Hukum • 29 Mar 2024

Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap

literasihukum.com/pasal-pencemaran-nama-baik-pasca-putusan-mk

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang a...

Materi Hukum • 01 Apr 2026

Misteri Hilangnya Kata "Sengaja" dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/misteri-hilangnya-kata-sengaja-dalam-kuhp-nasional

Kenapa kata "sengaja" hilang dari pasal pembunuhan? Simak analisis tajam Arif Kurniawan, S.H. mengenai wajah baru dan risiko doktrin di KUHP Nasional.

Materi Hukum • 16 Jul 2025

Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus

literasihukum.com/mens-rea-actus-reus

Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...

Opini • 24 Jan 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-1

literasihukum.com/serba-serbi-hukum-pidana-bagian-i

Artikel ini berisi tentang serangkaian serba-serbi Hukum Pidana: Bagian I yang akan menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.