Opini • 31 Dec 2025

Plagiarisme Generative AI dan Krisis Integritas Akademik

literasihukum.com/plagiarisme-generative-ai-integritas-akademik-hak-cipta

Plagiarisme Generative AI mengungkap krisis integritas akademik dan kegagalan hukum hak cipta menghadapi eksploitasi AI dalam karya ilmiah.

Berita • 26 Feb 2026

Uji Materi KUHAP Di MK: Kekosongan Norma Praperadilan Penundaan Perkara

news.literasihukum.com/uji-materi-kuhap-di-mk-kekosongan-norma-praperadilan-penundaan-perkara

Uji materi KUHAP di MK terkait penundaan perkara tanpa alasan sah. Pemohon soroti kekosongan norma subjek praperadilan. Apa dampaknya?

Berita • 07 Apr 2026

Kepala BNN Dorong Larangan Vape Masuk RUU Narkotika, Soroti Temuan Zat Narkoba dalam Liquid

news.literasihukum.com/kepala-bnn-dorong-larangan-vape-masuk-ruu-narkotika-soroti-temuan-zat-narkoba-dalam-liquid

Kepala BNN usul larangan vape di RUU Narkotika karena temuan zat narkoba dalam liquid. Etomidate kini masuk golongan II narkotika.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 36 · Tahun 1993 • 10 Jun 1993

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991

literasihukum.com/peraturan/15671/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-22-tahun-1985-tentangpelaksanaan-undang-undang-pajak-pertambahan-nilai-1984-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-nomor-76-tahun-1991

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentangpelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pem…

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992 • 30 Jun 1992

Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria

literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…

Opini • 29 Jul 2024

17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan

literasihukum.com/17-tahun-aksi-kamisan-aksi-kemanusiaan-yang-terus-menanti-datangnya-keadilan

Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 39 · Tahun 1993 • 10 Jun 1993

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984

literasihukum.com/peraturan/15670/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-1985-tentang-pelaksanaan-undang-undang-pajak-penghasilan-1984

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984

Opini • 23 Dec 2025

Menanti RUU EBET di Tengah Target Second NDC Indonesia

literasihukum.com/menanti-ruu-ebet-di-tengah-target-sndc-indonesia

Target ambisius (LCCP) terancam oleh disonansi regulasi domestik. Ketiadaan payung hukum setingkat UU menciptakan ketidakpastian bagi transisi energi.

Berita • 02 May 2026

May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol

news.literasihukum.com/may-day-2026-perpres-272026-dan-risiko-legal-evasion-ojol

Aksi May Day 2026 menyorot Perpres 27/2026 soal batas potongan aplikator 8%. Pakar mengingatkan risiko legal evasion dan efek domino pajak.