Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 92 · Tahun 2020
• 15 Sep 2020
PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/9235/pembagian-kewenangan-tugas-dan-fungsi-kepada-perangkat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros-dalam-penyelenggaraan-penanggulangan-bencana-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 92 Tahun 2020 tentang PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2021
• 07 Apr 2021
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
literasihukum.com/peraturan/7628/pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupati-kepada-camat
…eraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
Opini
• 02 Jan 2025
Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia
literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia
Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2022
• 19 Sep 2022
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
literasihukum.com/peraturan/8609/pendelegasian-kewenangan-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu
…) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Opini
• 11 Feb 2024
Pengantar Hukum Dagang: Memahami Dasar-dasar Hukum dalam Dunia Bisnis
literasihukum.com/pengantar-hukum-dagang-memahami-dasar-hukum
Literasi Hukum - Pengantar Hukum dagang merupakan salah satu bagian penting dalam dunia bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seringkali terjadi berbagai transaksi dan interaksi antara perusahaan, individu,...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2022
• 10 Nov 2022
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO
literasihukum.com/peraturan/1261/pendelegasian-kewenangan-dan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dan-non-perizinan-di-kabupaten-jeneponto
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 36 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO
Materi Hukum
• 31 May 2024
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
literasihukum.com/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk
Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Kamus Hukum
Legislative review
literasihukum.com/kamus-hukum/468/legislative-review
Legislative review Perubahan atau pencabutan peraturan oleh pembentuk peraturan melalui proses legislasi. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Legislative review" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik H…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2024
• 25 Apr 2024
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
literasihukum.com/peraturan/2877/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu
…un 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2024
• 25 Apr 2024
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
literasihukum.com/peraturan/2874/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu
…4 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU