Berita • 24 Feb 2026

DPR: Hukuman Mati ABK Sea Dragon Tak Bisa Dipukul Rata

news.literasihukum.com/dpr-hukuman-mati-abk-sea-dragon-tak-bisa-dipukul-rata

Nasir Djamil menegaskan pidana mati tak bisa dipukul rata bagi semua ABK Sea Dragon. KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai alternatif terakhir.

Berita • 26 Sep 2025

Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”

news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan

Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...

Berita • 24 Jan 2026

KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR

news.literasihukum.com/kpk-sita-uang-tunai-ratusan-juta-dari-kepala-dpmptsp-kota-madiun-dalam-kasus-pemerasan-csr

KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.

Berita • 14 Mar 2023

Hari ini Mahkamah Konstitusi Gelar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK

news.literasihukum.com/ketua-dan-wakil-mahkamah-konstitusi

Literasi Hukum - Rabu, 15 Maret 2023, Mahkamah Konstitusi akan menggelar rapat pleno hakim untuk memilih ketua dan wakil ketua. Pemilihan akan dilakukan dalam dua tahap yang akan dimulai pada pukul 11...

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 21 Aug 2025

DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...

Berita • 20 Aug 2025

Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-uji-kelayakan-inosentius-samsul-sebagai-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat

JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...

Berita • 17 Sep 2025

MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik

news.literasihukum.com/mk-putuskan-uji-formil-uu-tni-hari-ini-menilik-kembali-pertarungan-konstitusional-partisipasi-publik

Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.

Berita • 15 Sep 2025

Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR

news.literasihukum.com/analisis-tuntutan-178-ujian-nyata-bagi-komitmen-hukum-pemerintah-dan-dpr

Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.