Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986 • 14 Apr 1986

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985

…) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

Opini • 26 Feb 2024

Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/politik-dinasti-dalam-perspektif-demokrasi

Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2006 • 24 Apr 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/6742/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…ah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 24 Nov 2006

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/12555/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…an Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 17 Nov 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6448/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-kabupaten-landak

…Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

Opini • 22 Feb 2024

Hukum vs Politik: Kuat Mana?

literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2012 • 02 Nov 2012

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4776/tugas-pokok-fungsi-dan-uraian-tugas-kantor-kesatuan-bangsa-politik-dan-perlindungan-masyarakat-kabupaten-pinrang

…Nomor 56 Tahun 2012 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 49 · Tahun 2014 • 03 Sep 2014

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8110/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-fungsional-umum-pada-kantor-kesatuan-bangsa-dan-politik-kabupaten-luwu-timur

…ang TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

Opini • 09 Jan 2026

Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung

literasihukum.com/dinasti-politik-keluarga-presiden-bukan-salah-bunda-mengandung

Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahirkan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37 · Tahun 2017 • 15 Sep 2017

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/4324/pedoman-tata-cara-penghitungan-penganggaran-dalam-apbd-dan-tertib-administrasi-pengajuan-penyaluran-dan-pelaporan-pertanggungjawaban-penggunaan-bantuan-partai-politik

…ISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK