Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2010

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DAR IASKES (PERSERO) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Dl KABUPATEN LUWU TİMUR

literasihukum.com/peraturan/8480/pengelolaan-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-dar-iaskes-persero-pada-puskesmas-dan-jaringannya-dl-kabupaten-luwu-timur

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN DAR IASKES (PERSERO) PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Dl KABUPATEN LUWU TİMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2010

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ADA PUKESMAS DAN JARIANGANNYA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8485/pengelolaan-penerimaan-jasa-sarana-dan-jasa-pelayanan-program-jaminan-kesehatan-masyarakat-jamkesmas-ada-pukesmas-dan-jariangannya-di-kabupaten-luwu-timur

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) ADA PUKESMAS DAN JARIANGANNYA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2024

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

literasihukum.com/peraturan/10518/petunjuk-pelaksanaan-retribusi-jasa-umum-dan-retribusi-jasa-usaha

…upati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 55 Tahun 2024 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 41 · Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

literasihukum.com/peraturan/15219/rencana-kerja-dan-anggaran-otoritas-jasa-keuangan-dan-pungutan-di-sektor-jasa-keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan

Materi Hukum • 14 Apr 2024

Perlindungan Konsumen Jika Barang dari Online Shop Tidak Sesuai

literasihukum.com/perlindungan-konsumen-dalam-online-shop

Artikel ini membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika barang yang mereka beli ternyata berbeda atau tidak sesuai.

Materi Hukum • 01 Apr 2024

Menguak Sisi Gelap Outsourcing: Potensi Bocornya Data dan Eksploitasi Pekerja

literasihukum.com/menguak-sisi-gelap-outsourcing

Pelajari pro dan kontra outsourcing. Pahami manfaatnya dalam penghematan biaya dan potensi risikonya bagi bisnis Anda

Opini • 17 May 2024

Klausula Eksonerasi: Antara Perlindungan Hukum dan Ketidakadilan

literasihukum.com/klausula-eksonerasi-perlindungan-hukum-ketidakadilan

Dalam praktik hukum perjanjian, klausula eksonerasi sering kali menjadi topik yang kontroversial.

Opini • 07 Mar 2023

Perjanjian Baku di Indonesia

literasihukum.com/perjanjian-baku-di-indonesia

Pelajari masalah dari perjanjian baku dan penyelesaiannya.

Kamus Hukum

OJK

literasihukum.com/kamus-hukum/381/ojk

OJK Otoritas Jasa Keuangan: lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "OJK" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan literatur hukum

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · No. 20 · Tahun 2025 • 12 Sep 2025

Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

literasihukum.com/peraturan/9598/kewajiban-pemenuhan-rasio-kecukupan-likuiditas-liquidity-coverage-ratio-dan-rasio-pendanaan-stabil-bersih-net-stable-funding-ratio-bagi-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah