Hasil Pencarian: Syarat Sah Perjanjian

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1954

Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

literasihukum.com/peraturan/16877/perjanjian-perjanjian-pos-sedunia

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

Opini • 10 Feb 2024

Batasan Penipuan Dan Wanprestasi

literasihukum.com/batasan-penipuan-dan-wanprestasi

Artikel ini membahas mengenai titik pembeda antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi yang disertai contoh putusan.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2024 • 06 Sep 2024

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

literasihukum.com/peraturan/5631/hasil-pengelolaan-kekayaan-daerah-yang-dipisahkan-dan-lain-lain-pendapatan-asli-daerah-yang-sah

…Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 30 · Tahun 2024 • 28 Nov 2024

Tanda Sah Tahun 2025

literasihukum.com/peraturan/14508/tanda-sah-tahun-2025

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tanda Sah Tahun 2025

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 29 · Tahun 2025 • 08 Sep 2025

Tanda Sah Tahun 2026

literasihukum.com/peraturan/8522/tanda-sah-tahun-2026

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tanda Sah Tahun 2026

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2019 • 18 Jul 2026

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

literasihukum.com/peraturan/11312/lain-lain-pendapatan-asli-daerah-yang-sah

…erda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 2 · Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

literasihukum.com/peraturan/15896/mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan

…ang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025

PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

literasihukum.com/peraturan/8124/penghasilan-tetap-dan-penghasilan-lain-yang-sah-bagi-kepala-kampung-perangkat-kampung-dan-anggota-badan-permusyawaratan-kampung-di-kabupaten-manokwari-selatan-tahun-anggaran-2025

…Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2022

PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

literasihukum.com/peraturan/7813/perlindungan-pekerja-bukan-penerima-upah-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tanggungjawab-sosial-lingkungan-perusahaan-danatau-sumber-anggaran-lain-yang-sah-dan-tidak-mengikat

…DIBIAYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 77 · Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

literasihukum.com/peraturan/15925/pesetujuan-mengenai-warga-negara-yang-berada-secara-tidak-sah-di-daerah-republik-indonesia-dan-republik-pilipina

…UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina