Menampilkan 21–27 dari 27 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 06 Feb 2024
Pelaksanaan Smart Contract dan Kebebasan Berkontrak
literasihukum.com/pelaksanaan-smart-contract
Artikel membahas mengenai penerapan Smart contract di masyarakat dengan adanya kebebasan bekontrak yang terjadi antara para pihak.
Opini
• 08 Jan 2026
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.
Opini
• 08 Jan 2026
Konsinyasi, Pembayaran Yang Sah dalam Kredit Pembiayaan Bagi Nasabah/Debitor
literasihukum.com/konsinyasi-pembayaran-yang-sah-dalam-kredit-pembiayaan-bagi-nasabahdebitor
Konsinyasi sebagai solusi pembayaran sah dalam kredit macet. Lindungi hak debitur dari penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang jelas.
Opini
• 07 Oct 2024
Akibat Hukum Syarat Objektif Tidak Dipenuhi Dalam Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
literasihukum.com/akibat-hukum-syarat-objektif-tidak-dipenuhi-dalam-jual-beli-saham-perseroan-terbatas-pt-tertutup
Artikel ini membahas tentang akibat hukum syarat objektif tidak dipenuhi dalam jual beli saham perseroan terbatas (PT) tertutup
Opini
• 28 Feb 2025
Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis
literasihukum.com/syarat-sah-perjanjian-tidak-wajib-tertulis
Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.
Opini
• 14 Jul 2025
Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
literasihukum.com/template-dokumen-hukum-gratis
Temukan template dokumen hukum gratis yang profesional untuk mendukung efisiensi dan standar kerja praktisi hukum di Indonesia.
Opini
• 19 Mar 2026
Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?
literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi
Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.