Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 29 · Tahun 2007 • 05 Sep 2007

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

literasihukum.com/peraturan/16234/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-286prtm2005-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-departemen-pekerjaan-umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum

Berita • 28 Feb 2024

Jaksa Minta Penguatan Wewenang Penyidikan dalam KUHAP

news.literasihukum.com/jaksa-minta-penguatan-wewenang-penyidikan-dalam-kuhap

Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa, meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kembali wewenang jaksa dalam menyidik tindak pidana tertentu dengan memasukkannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum A...

Kamus Hukum

Jaksa

literasihukum.com/kamus-hukum/336/jaksa

Jaksa Pejabat penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pidana. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Jaksa" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik…

Berita • 26 Jul 2025

Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)

news.literasihukum.com/panduan-upaya-hukum-pidana

Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 8 · Tahun 2024 • 19 Sep 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/15007/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-13-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 9 · Tahun 2024 • 19 Sep 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/15006/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-16-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-di-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kemen…

Kamus Hukum

Replik Jaksa

literasihukum.com/kamus-hukum/2702/replik-jaksa

Replik Jaksa Replik Jaksa adalah istilah prosedural terkait replik jaksa. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, replik jaksa memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Rujukan: Herziene Indonesisch Reglemen…

Materi Hukum • 09 Mar 2026

12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981

literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981

KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 1 · Tahun 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Kelola Alat Angkutan Bermotor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/16293/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-tata-kelola-alat-angkutan-bermotor-di-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Kelola Alat Angkutan Bermotor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berita • 15 Mar 2024

Mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara

news.literasihukum.com/hasbi-hasan-dituntut-13-tahun-penjara

…san dituntut 13 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.