Menampilkan 21–30 dari 200 hasil
· ~128ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Judicial restraint
literasihukum.com/kamus-hukum/458/judicial-restraint
…cial restraint Pendekatan peradilan yang menahan diri, cenderung mengikuti teks hukum dan kewenangan pembentuk undang-undang. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Judicial restraint" sering digunakan dalam konteks huku…
Opini
• 05 Feb 2023
Memahami Makna Pengujian Formil di Indonesia
literasihukum.com/makna-pengujian-formil-di-indonesia
…i membahas tentang pengujian formil di Indonesia. Pengujian Formil di Indonesia Pengujian undang-undang dibedakan menjadi dua yakni pengujian materiil dan pengujian fo...
Opini
• 08 Oct 2025
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme
Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...
Opini
• 14 Mar 2023
Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/legal-standing-dan-batasannya
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 20 · Tahun 1960
Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api
literasihukum.com/peraturan/15813/kewenangan-perijinan-yang-diberikan-menurut-perundang-undangan-mengenai-senjata-api
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api
Opini
• 09 Feb 2024
Asas Legalitas: Fondasi Keadilan dan Kepastian Hukum
literasihukum.com/asas-legalitas-keadilan-dan-kepastian-hukum
Ketahui tentang Asas Legalitas, prinsip hukum pidana yang esensial. Pelajari penerapannya, sejarahnya, dan kaitan dengan asas hukum lainnya.
Opini
• 27 Feb 2023
KPPU dan Urgensi Penguatan Status Kelembagaannya
literasihukum.com/penguatan-kppu
Literasi Hukum - Pernahkah kamu mendengar lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)? Artikel ini menjelaskan mengenai urgensi penguatan status kelembagaan KPPU. Dalam ketentuan Pasal 30 sampa...
Opini
• 28 Feb 2025
Karut Marut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung
literasihukum.com/karut-marut-hak-uji-materiil-di-mahkamah-agung
Reformasi menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Hak Uji Materiil
Materi Hukum
• 23 Mar 2024
Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia
literasihukum.com/sejarah-dan-kewenangan-mahkamah-konstitusi
Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2020
• 22 Sep 2020
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
literasihukum.com/peraturan/764/pendelegasian-kewenangan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-kepada-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-parepare
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 45 Tahun 2020 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE