Menampilkan 21–30 dari 123 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014
• 01 Sep 2014
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak
…ang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
Kamus Hukum
Pembuktian pelecehan seksual
literasihukum.com/kamus-hukum/1992/pembuktian-pelecehan-seksual
Pembuktian pelecehan seksual Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait pelecehan seksual. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian pelecehan seksual: Pembuktian dapat meliba…
Kamus Hukum
Pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual
literasihukum.com/kamus-hukum/2624/pertanggungjawaban-pidana-pelecehan-seksual
Pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan pelecehan seksual. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual: Majelis menilai kesalahan…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2025
• 19 Jun 2026
PEDOMAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI DAERAH
literasihukum.com/peraturan/13296/pedoman-penanggulangan-human-immunodeficiency-virus-acquired-immuno-deficiency-syndrome-dan-infeksi-menular-seksual-di-daerah
…AN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO-DEFICIENCY SYNDROME, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DI DAERAH
Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan · No. 21 · Tahun 2021
• 12 Jul 2026
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
literasihukum.com/peraturan/14784/penyelenggaraan-pelayanan-kesehatan-masa-sebelum-hamil-masa-hamil-persalinan-dan-masa-sesudah-melahirkan-pelayanan-kontrasepsi-dan-pelayanan-kesehatan-seksual
…, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2013
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/700/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-kabupaten-maros
…ang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2021
• 12 Apr 2021
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN
literasihukum.com/peraturan/7725/perlindungan-perempuan-terhadap-kekerasan
…h (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 108 · Tahun 2014
• 25 Jun 2026
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan
literasihukum.com/peraturan/12603/pelayanan-kesejahteraan-sosial-terhadap-korban-tindak-kekerasan
…akarta Nomor 108 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2024
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
literasihukum.com/peraturan/10370/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan-pendidikan
…Walikota (Perwali) Kota Singkawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025
PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI
literasihukum.com/peraturan/7042/prosedur-penanganan-kasus-anak-korban-kekerasan-anak-korban-eksploitasi-dan-pekerja-anak-terintegrasi
…p) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI