Opini • 04 Feb 2026

Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi

literasihukum.com/menggugat-logika-agen-partai-di-tubuh-penjaga-konstitusi

Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Berita • 21 Aug 2025

Tok! DPR Sahkan Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/dpr-sahkan-inosentius-samsul-jadi-hakim-konstitusi

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ketiga Masa...

Opini • 14 Mar 2023

Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/legal-standing-dan-batasannya

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...

Berita • 07 Feb 2026

Jimly Kritik Proses Hakim MK Di DPR, Soroti Potensi Ganggu Independensi

news.literasihukum.com/jimly-kritik-proses-hakim-mk-di-dpr-soroti-potensi-ganggu-independensi

Jimly Asshiddiqie kritik mekanisme DPR dalam pengisian hakim MK. Soroti potensi gangguan independensi kehakiman dan masalah etik.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Berita • 21 Aug 2025

DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

news.literasihukum.com/dpr-setujui-inosentius-samsul-jadi-calon-hakim-mk-gantikan-arief-hidayat

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Konstitusi dari unsur DPR. Keputusan ini diambil setelah Inosentius,...

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/dpr-tunda-rkuhap-di-tengah-kritik

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...