Menampilkan 191–200 dari 200 hasil
· ~107ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 01 Jan 2026
Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara
news.literasihukum.com/vonis-kasus-prada-lucky-22-prajurit-dipecat-dipenjarakan
Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita
• 06 Mar 2026
PN Jakarta Pusat Vonis Bebas Delpedro Marhaen Dalam Perkara Hasutan Demo 2025
news.literasihukum.com/pn-jakarta-pusat-vonis-bebas-delpedro-marhaen-dalam-perkara-hasutan-demo-2025
Majelis hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Delpedro Marhaen dkk dari dakwaan penghasutan demo karena jaksa gagal membuktikan unsur berita bohong.
Berita
• 20 Mar 2026
Prabowo dan Megawati Bertemu di Istana, Ini Pokok Bahasan yang Mencuat
news.literasihukum.com/prabowo-dan-megawati-bertemu-di-istana-ini-pokok-bahasan-yang-mencuat
Presiden Prabowo Subianto bertemu Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka. Pertemuan itu membahas persoalan strategis bangsa, pengelolaan krisis, dan geopolitik.
Berita
• 23 Feb 2026
Ketua MPR Nilai Keterlibatan RI di Board of Peace Jadi Langkah Nyata Dukung Palestina
news.literasihukum.com/ketua-mpr-nilai-keterlibatan-ri-di-board-of-peace-jadi-langkah-nyata-dukung-palestina
Ketua MPR apresiasi langkah nyata RI di Board of Peace dukung Palestina. Diplomasi & komitmen kemanusiaan Indonesia di forum internasional.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.