Menampilkan 11–20 dari 189 hasil
· ~99ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 27 May 2024
Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif
literasihukum.com/warga-negara-asing-dan-penegakan-hukum-pidana
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia
Opini
• 19 Mar 2026
Uji Supremasi Sipil: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
literasihukum.com/uji-supremasi-sipil-kasus-penyiraman-air-keras-andrie-yunus
Uji supremasi sipil dalam kasus Andrie Yunus: analisis hukum, yurisdiksi peradilan, dan perlindungan HAM.
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1965
• 06 Jul 1965
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
literasihukum.com/peraturan/16922/pengadilan-dalam-lingkungan-peradilan-umum-dan-mahkamah-agung
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1966
• 01 Nov 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
literasihukum.com/peraturan/16942/pemberian-pensiun-tunjangan-bersifat-pensiun-dan-tunjangan-kepada-militer-sukarela
…r 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Opini
• 18 Aug 2025
Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM
literasihukum.com/bahaya-laten-rkuhap-militer-menguasai-peradilan-dan-mengaburkan-ham
Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indonesia.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 2024
• 20 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
literasihukum.com/peraturan/4842/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2019-tentang-peradilan-pada-masyarakat-adat-port-numbay
…ra Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1958
Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/16632/penambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…t No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960
Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…or 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi