Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~82ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Materi Hukum
• 12 May 2026
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
literasihukum.com/kekerasan-dalam-pacaran-hak-hukummu-menurut-pasal-466-kuhp
Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.
Materi Hukum
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
literasihukum.com/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum
…ah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
Materi Hukum
• 09 Mar 2026
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981
KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 1970
• 26 Sep 1970
Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
literasihukum.com/peraturan/15603/pelaksanaan-berlakunya-pasal-15-undang-undang-no-4-tahun-1970-tentang-pembentukan-daerah-perdangangan-bebas-dan-pelabuhan-bebas-sabang
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Berlakunya Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdangangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
Kamus Hukum
PPh Pasal 21
literasihukum.com/kamus-hukum/2675/pph-pasal-21
PPh Pasal 21 Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 21 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 21" digunakan…
Kamus Hukum
PPh Pasal 23
literasihukum.com/kamus-hukum/2676/pph-pasal-23
PPh Pasal 23 Pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 23 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 23" digun…
Kamus Hukum
PPh Pasal 26
literasihukum.com/kamus-hukum/2677/pph-pasal-26
PPh Pasal 26 Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan domestik dan/atau tax treaty. Kategori: Hukum Pajak Sinonim: PPh 26 Contoh: Contoh: Istilah "PPh Pasal 26" digunakan dalam konteks…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1976
• 05 Apr 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17092/perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976
• 27 Apr 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter…
