Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 31 · Tahun 2024 • 14 Nov 2024

PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

literasihukum.com/peraturan/2943/pemantauan-dan-evaluasi-terhadap-pelaksanaan-pembangunan-di-kabupaten-yang-didanai-dengan-penerimaan-dalam-rangka-otonomi-khusus

…TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN YANG DIDANAI DENGAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2021 • 19 Jul 2026

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/15130/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua

…Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 1 · Tahun 2025

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/14746/musyawarah-perencanaan-pembangunan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…canaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 134 · Tahun 2023

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus

literasihukum.com/peraturan/16488/perubahan-keempat-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomorr-139pmk072019-tentang-pengelolaan-dana-bagi-hasil-dana-alokasi-umum-dan-dana-otonomi-khusus

…an Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 46 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

literasihukum.com/peraturan/8853/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-106-tahun-2021-tentang-kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua

…Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 102 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

literasihukum.com/peraturan/8839/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-121-tahun-2022-tentang-badan-pengarah-percepatan-pembangunan-otonomi-khusus-papua

…tas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2024

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat Kampung Tahun 2024

literasihukum.com/peraturan/11808/sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-dan-penatausahaan-penerimaan-dana-otonomi-khusus-kabupaten-teluk-wondama-di-tingkat-kampung-tahun-2024

…or 4 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat Kampung Tahun 2024

Opini • 29 Dec 2025

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Opini • 06 Aug 2025

Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh

literasihukum.com/sengketa-4-pulau-pembelajaran-bersama-dalam-mengawal-dan-menjaga-perdamaian-aceh

Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.

Opini • 22 Mar 2023

Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN

literasihukum.com/autocratic-legalism-pemerintahan

Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...