Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~230ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 05 Aug 2023
Sedikit diketahui! Kenali Perbedaan 2 Jenis Aduan, Laporan Polisi vs. Pengaduan Polisi: Pengertian dan Proses Hukumnya
literasihukum.com/laporan-polisi-pengaduan-polisi
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan perbedaan mendasar antara laporan polisi dan pengaduan polisi, serta proses hukum yang terkait. Pelajari perbedaan antara laporan polisi yang diajukan oleh pet...
Opini
• 13 Feb 2024
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Opini
• 19 Feb 2023
Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia
literasihukum.com/kode-etik-polri
Literasi Hukum - Setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024
• 26 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024
• 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025
• 29 Sep 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025
• 23 Sep 2025
Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 5 · Tahun 2025
• 23 Jun 2026
Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7441/pakaian-dinas-dan-atribut-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 3 · Tahun 2025
• 04 Jun 2026
Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14560/kerja-sama-di-lingkungan-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025
• 03 Jun 2026
Tata Naskah Dinas Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14559/tata-naskah-dinas-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hak Asasi Manusia