Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 73 · Tahun 2011
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Cilacap
literasihukum.com/peraturan/1658/jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-dilengkapi-dengan-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-ukl-dan-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-upl-serta-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup-sppl-di-kabupaten-cilacap
…73 Tahun 2011 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Li…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 37.A · Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
literasihukum.com/peraturan/7089/perubahan-atas-peraturan-bupati-landak-nomor-5-tahun-2013-tentang-jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup
…NDAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2019
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA IZIN LINGKUNGAN
literasihukum.com/peraturan/3054/upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup-serta-izin-lingkungan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 39 Tahun 2019 tentang UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA IZIN LINGKUNGA…
Opini
• 30 Mar 2023
Mengapa Somasi Harus Diajukan Sebelum Permohonan Pailit?
literasihukum.com/somasi-harus-diajukan-sebelum-pailit
Literasi Hukum - Jika Anda sebagai kreditur ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur Anda, pertanyaan yang muncul adalah apakah perlu melayangkan somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan p...
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1998
• 22 Apr 1998
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
literasihukum.com/peraturan/15709/perubahan-atas-undang-undang-tentang-kepailitan
…nti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1998
• 09 Sep 1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17332/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-1998-tentang-perubahan-atas-undang-undang-tentang-kepailitan-menjadi-undang-undang
…h Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia
Undang-undang Darurat Nomor 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pe…
Kamus Hukum
Kepailitan
literasihukum.com/kamus-hukum/297/kepailitan
…utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, diputus oleh pengadilan. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi, Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Kepailitan" sering digunakan dalam konteks hukum. | Kepailitan: Istila…
Kamus Hukum
Insolvensi
literasihukum.com/kamus-hukum/1540/insolvensi
…ika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo; dalam kepailitan berkaitan dengan tahap pemberesan. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Insolvensi" digunakan dalam konteks kepailitan & pk…
Kamus Hukum
Rapat Kreditor
literasihukum.com/kamus-hukum/2697/rapat-kreditor
Rapat Kreditor Forum dalam proses kepailitan/PKPU untuk membahas verifikasi piutang, rencana perdamaian, dan hal lain yang memerlukan persetujuan kreditor. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Rapat Kreditor" digunakan dalam…