Menampilkan 11–20 dari 39 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 04 Feb 2026
Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi
literasihukum.com/menggugat-logika-agen-partai-di-tubuh-penjaga-konstitusi
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Berita
• 21 Aug 2025
Prabowo Ancam Tindak Jenderal Beking Tambang, Sahroni: Gampang, Tangkap Dulu Pelakunya!
news.literasihukum.com/prabowo-ancam-tindak-jenderal-beking-tambang-sahroni-gampang-tangkap-dulu-pelakunya
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas purnawirawan jenderal TNI-Polri yang me...
Berita
• 20 Aug 2025
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-gelar-fit-and-proper-test-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat pada Rabu (20/8/2025). Pergantian ini dilakukan...
Berita
• 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
news.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
literasihukum.com/risiko-perubahan-konstitusi-otokratik-indonesia-studi-kasus-hungaria
Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...
Materi Hukum
• 04 May 2026
Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
literasihukum.com/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp
Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).
Berita
• 18 Feb 2026
Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”
news.literasihukum.com/ketua-komisi-iii-dulu-polisi-buruh-seperti-tom-and-jerry-sekarang-teletubbies
Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.
Berita
• 14 Apr 2026
RUU Perlindungan Saksi dan Korban Disetujui Komisi XIII DPR untuk Dibawa ke Paripurna
news.literasihukum.com/ruu-perlindungan-saksi-dan-korban-disetujui-komisi-xiii-dpr-untuk-dibawa-ke-paripurna
Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna.
Berita
• 22 Apr 2026
DPR Resmi Sahkan UU PPRT, PRT Kini Punya Kepastian Hukum dan BPJS
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-pprt-perlindungan-pekerja-rumah-tangga
Mengakhiri penantian 22 tahun, DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Aturan ini wajibkan kontrak kerja dan jaminan sosial.
Berita
• 14 Apr 2026
Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif
news.literasihukum.com/revisi-uu-peternakan-dpr-libatkan-akademisi-untuk-kebijakan-adaptif
Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.