Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0077/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan Perubahan Ketentuan atas Buku Kedua tentang Pelaksanaan Closed Out AFE

literasihukum.com/peraturan/10436/pedoman-tata-kerja-authorization-for-expenditure-afe-buku-kesatu-tentang-pelaksanaan-persetujuan-afe-revisi-02-dan-perubahan-ketentuan-atas-buku-kedua-tentang-pelaksanaan-closed-out-afe

…Kerja Authorization For Expenditure (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan Perubahan Ketentuan atas Buku Kedua tentang Pelaksanaan Closed Out AFE

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. 0098/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 02

literasihukum.com/peraturan/5395/pedoman-tata-kerja-pengelolaan-sumber-daya-manusia-kontraktor-kontrak-kerja-sama-revisi-02

…tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 02

Peraturan Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0079/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018

Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01

literasihukum.com/peraturan/10434/pedoman-tata-kerja-penggunaan-jasa-pengacarakonsultan-hukum-eksternal-oleh-kontraktor-kontrak-kerja-sama-revisi-01

…ja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Opini • 02 Apr 2024

Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu

literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu

…elaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Opini • 29 Jan 2024

Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu

literasihukum.com/presiden-berpihak-celah-aturan-pemilu

Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.