Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2025

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah;

literasihukum.com/peraturan/10882/tata-cara-penjualan-barang-milik-daerah-selain-kendaraan-perorangan-pelaksanaan-tukar-menukar-barang-milik-daerah-hibah-dan-penyertaan-modal-pemerintah-daerah-atas-barang-milik-daerah

…aturan Walikota (Perwali) Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Bara…

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman

literasihukum.com/barang-titipan-tidak-dikembalikan-pasal-penggelapan-kuhp-baru-ancaman-hukuman

Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 17 · Tahun 1951 • 16 Sep 1951

Penimbunan Barang-barang

literasihukum.com/peraturan/16574/penimbunan-barang-barang

Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang

Materi Hukum • 14 Apr 2024

Perlindungan Konsumen Jika Barang dari Online Shop Tidak Sesuai

literasihukum.com/perlindungan-konsumen-dalam-online-shop

Artikel ini membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika barang yang mereka beli ternyata berbeda atau tidak sesuai.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 12 · Tahun 1993 • 06 Nov 1993

PEMAKAIAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

literasihukum.com/peraturan/247/pemakaian-barang-barang-inventaris-milik-dan-atau-yang-dikuasai-oleh-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-maros

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 1993 tentang PEMAKAIAN BARANG – BARANG INVENTARIS MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1994 • 09 Nov 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

literasihukum.com/peraturan/17257/perubahan-atas-undang-undang-nomor-8-tahun-1983-tentang-pajak-pertambahan-nilai-barang-dan-jasa-dan-pajak-penjualan-atas-barang-mewah

…4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Jika Tertipu Jual Beli Online: Pelaku Bisa Dipidana Berapa Menurut KUHP Baru (UU 1/2023)?

literasihukum.com/jika-tertipu-jual-beli-online-pelaku-bisa-dipidana-berapa-menurut-kuhp-baru-uu-12023

Tertipu jual beli online? Pahami jerat pidana pelaku menurut KUHP Baru (UU 1/2023): pasal penipuan, ancaman hukuman, pembuktian, & langkah hukum.

Kamus Hukum

Menghilangkan Barang Bukti

literasihukum.com/kamus-hukum/1781/menghilangkan-barang-bukti

Menghilangkan Barang Bukti Menghilangkan Barang Bukti adalah tindak pidana terkait menghilangkan barang bukti. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur menghilangkan barang bukti telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang…

Kamus Hukum

Pengrusakan Barang Bukti

literasihukum.com/kamus-hukum/2234/pengrusakan-barang-bukti

Pengrusakan Barang Bukti Pengrusakan Barang Bukti adalah tindak pidana terkait pengrusakan barang bukti. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur pengrusakan barang bukti telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang…

Opini • 03 Oct 2024

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia

literasihukum.com/surat-perintah-penyerahan-barang

Artikel ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).