Materi Hukum • 29 Feb 2024

Memahami 4 Norma atau Kaidah yang Berlaku Secara Universal

literasihukum.com/norma-atau-kaidah-yang-berlaku-secara-universal

…atau norma yang terdapat dalam masyarakat yaitu: (1) kaidah/norma agama; (2) kaidah/norma kesusilaan; (3) kaidah/norma kesopanan; dan (4) kaidah/norma hukum.

Kamus Hukum

UU ITE

literasihukum.com/kamus-hukum/529/uu-ite

UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yang mengatur sistem elektronik dan tindak pidana terkait. Contoh: Dalam pembahasan hukum teknologi & siber, istilah “UU ITE” sering digunakan. Hukum Teknologi & S…

Kamus Hukum

Doxing

literasihukum.com/kamus-hukum/1403/doxing

…Data Contoh: Contoh: Istilah "Doxing" digunakan dalam konteks hukum siber & data. Sumber: UU ITE/UU PDP Rujukan: UU ITE/UU PDP

Kamus Hukum

Malware

literasihukum.com/kamus-hukum/1030/malware

…ata Contoh: Contoh: Istilah "Malware" digunakan dalam konteks hukum siber & data. Sumber: UU ITE/Praktik Keamanan Rujukan: UU ITE/Praktik Keamanan

Materi Hukum • 26 Apr 2026

Penipuan Online: Pasal & Cara Lapor Agar Uang Kembali 2026

literasihukum.com/penipuan-online-pasal-uu-ite-cara-lapor-uang-kembali

Tertipu belanja online? Kenali jerat Pasal 492 KUHP & Pasal 28 UU ITE 2024 plus 4 langkah pelaporan agar dana berpeluang kembali. Panduan klinik hukum Literasi Hukum Indonesia.

Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan

Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1955 • 16 Apr 1955

Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/15875/pengubahan-dan-tambahan-pasal-4-undang-undang-no-18-tahun-1953-lembaran-negara-no-48-tahun-1953

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 17 · Tahun 1955 • 05 Sep 1955

Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa

literasihukum.com/peraturan/15864/perpanjangan-jangka-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-yang-dimaksud-dalam-pasal-6-undang-undang-pembentukan-daerah-daerah-otonom-propinsi-di-jawa

…1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 21 · Tahun 1958 • 02 Apr 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

literasihukum.com/peraturan/15574/pelaksanaan-pasal-31-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan-undang-undang-no-22-tahun-1957-lembaran-negara-no-42-tahun-1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1959 • 08 Apr 1959

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16711/penetapan-undang-undang-darurat-no-12-tahun-1955-tentang-pengubahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1955-no-37-sebagai-undang-undang

…8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang