Menampilkan 11–20 dari 101 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 107 · Tahun 2021
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/17773/penerimaan-pengelolaan-pengawasan-dan-rencana-induk-percepatan-pembangunan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-provinsi-papua
…engelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 33 · Tahun 2024
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus
literasihukum.com/peraturan/16062/pengelolaan-transfer-ke-daerah-dalam-rangka-otonomi-khusus
…Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 134 · Tahun 2023
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus
literasihukum.com/peraturan/16488/perubahan-keempat-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomorr-139pmk072019-tentang-pengelolaan-dana-bagi-hasil-dana-alokasi-umum-dan-dana-otonomi-khusus
…an Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 46 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/8853/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-106-tahun-2021-tentang-kewenangan-dan-kelembagaan-pelaksanaan-kebijakan-otonomi-khusus-provinsi-papua
…Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 102 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
literasihukum.com/peraturan/8839/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-121-tahun-2022-tentang-badan-pengarah-percepatan-pembangunan-otonomi-khusus-papua
…tas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2024
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat Kampung Tahun 2024
literasihukum.com/peraturan/11808/sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-dan-penatausahaan-penerimaan-dana-otonomi-khusus-kabupaten-teluk-wondama-di-tingkat-kampung-tahun-2024
…or 4 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat Kampung Tahun 2024
Opini
• 08 Feb 2024
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah
…membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Opini
• 25 Feb 2023
Dilema Ambisi Otonomi Daerah : Ragam Teks Hukum dalam Konstitusi dan Potret Realitas
literasihukum.com/ambisi-otonomi-daerah
Otonomi Daerah dan Keadilan Sosial Literasi Hukum - Perjalanan panjang dan semangat terhadap penegakan otonomi yang seluas-luasnya merupakan cita-cita tertinggi demi mewujudkan keadilan sosial bagi...
Opini
• 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...
Opini
• 29 Dec 2025
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.