Menampilkan 11–20 dari 170 hasil
· ~113ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 28 Apr 2026
Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Batak Toba melalui Batu Persidangan Huta Siallagan
literasihukum.com/nilai-keadilan-hukum-adat-batak-toba-batu-persidangan-huta-siallagan
Artikel ini mengulas nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba yang tercermin melalui praktik di Batu Persidangan Huta Siallagan. Pembahasan menyoroti prinsip musyawarah, keadilan komunal, serta pemulihan hubungan sosial sebagai inti penye…
Opini
• 27 May 2024
Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.
Materi Hukum
• 26 Oct 2024
Sejarah dan Perkembangan Tata Hukum Indonesia
literasihukum.com/sejarah-dan-perkembangan-tata-hukum-indonesia
Artikel ini membahas tentang sistem hukum yang dipakai di Indonesia sebelum penjajahan, penjajahan, dan pasca penjajahan.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 2024
• 20 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
literasihukum.com/peraturan/4842/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2019-tentang-peradilan-pada-masyarakat-adat-port-numbay
…un 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
Opini
• 14 Feb 2026
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
literasihukum.com/sawatisasi-prabowo-dan-konsep-green-state-vision-oleh-opm
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2024
• 12 Sep 2024
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
literasihukum.com/peraturan/10692/perubahan-peraturan-bupati-kutai-timur-nomor-66-tahun-2023-tentang-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-pemerintah-desa-tunjangan-kedudukan-badan-permusyawaratan-desa-tunjangan-rukun-tetangga-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-dan-lembaga-adat-desa
…NGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, TUNJANGAN RUKUN TETANGGA, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN LEMBAGA ADAT DESA
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2021
• 08 Jun 2026
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
literasihukum.com/peraturan/12150/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat
…ah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2020
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
literasihukum.com/peraturan/13266/hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-batak-toba-samosir
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 2025
PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
literasihukum.com/peraturan/4993/pengakuan-dan-pelindungan-terhadap-masyarakat-hukum-adat
…Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2025 tentang PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 14 · Tahun 2024
Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
literasihukum.com/peraturan/17848/penyelenggaraan-administrasi-pertanahan-dan-pendaftaran-tanah-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat
…hun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat