Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 24 · Tahun 2014 • 01 Jul 2026

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/1101/kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kota-parepare

…alikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 24 Tahun 2014 tentang KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2017

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11254/pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…(Perbup) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 81 · Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9267/perubahan-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…AS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2018

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

literasihukum.com/peraturan/5059/tata-cara-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-pegawai-negeri-sipil-dalam-lingkup-pemerintah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan

…ngkajene dan Kepulauan Nomor 22 Tahun 2018 tentang TATA CARA KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Berita • 02 Apr 2026

Polda Metro Panggil Aiman Witjaksono Terkait Kasus Ijazah Jokowi

news.literasihukum.com/polda-metro-panggil-aiman-witjaksono-terkait-kasus-ijazah-jokowi

Polda Metro Jaya memanggil Aiman Witjaksono sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah Jokowi. Pemeriksaan disebut berkaitan dengan tayangan televisi, bukan urusan pribadi.

Opini • 15 Feb 2023

Bagaimana Hukum Menjadi Joki?

literasihukum.com/bagaimana-hukum-menjadi-joki

Akhir-akhir ini kita sering menjumpai jasa perjokian yang ditawarkan di media sosial. Lantas muncul pertanyaan boleh kah kita menjadi joki? Apakah menjadi joki merupakan perbuatan melanggar hukum? Jik...

Berita • 17 Jan 2026

Babak Baru Kasus Eggi Sudjana soal Isu “Ijazah Palsu” Jokowi, Polda Metro Terbitkan SP3 Usai RJ

news.literasihukum.com/babak-baru-kasus-eggi-sudjana-soal-isu-ijazah-palsu-jokowi-polda-metro-terbitkan-sp3-usai-rj

…n baru terjadi dalam perkara yang menyeret Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait isu “ijazah palsu” Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Berita • 16 Apr 2026

Jusuf Kalla Pidanakan Rismon soal Tudingan Dana Kasus Ijazah Jokowi

news.literasihukum.com/jk-laporkan-rismon-sianipar-ke-bareskrim-polri-terkait-tuduhan-pendanaan-kasus-ijazah-palsu-jokowi

…dengan melaporkan Rismon ke polisi terkait tudingan tak berdasar mengenai pendanaan kasus ijazah Presiden Jokowi.

Opini • 14 Feb 2023

Pengembangan Kreativitas Diri Anti Plagiarisme

literasihukum.com/anti-plagiarisme

Artikel ini membahas mengenai pengembangan diri anti plagiarisme yang membahas apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghidarinya.

Opini • 11 Jun 2025

Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?

literasihukum.com/solusi-polemik-ketenagakerjaan-lewat-surat-edaran-tepatkah

Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan