Kamus Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

literasihukum.com/kamus-hukum/893/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu

…tetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR. Contoh: Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujuk…

Berita • 26 Jan 2026

Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK Usulan DPR

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-setujui-adies-kadir-jadi-hakim-mk-usulan-dpr

DPR setujui Adies Kadir jadi hakim MK usulan DPR, menggantikan Arief Hidayat. Simak profil dan prosedur pengangkatan hakim konstitusi.

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Opini • 05 Sep 2025

Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?

literasihukum.com/sarjana-untuk-admin-toko-lalu-dpr

Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 29 May 2024

PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa

news.literasihukum.com/pdi-p-tolak-revisi-uu-mk

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Berita • 29 Feb 2024

Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT

news.literasihukum.com/dugaan-korupsi-rumah-jabatan-dpr

…si yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

news.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk

Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...