Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 11 Feb 2026
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Berita
• 17 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly
Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1958
• 17 Jun 2026
Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
literasihukum.com/peraturan/16658/batas-batas-kotapraja-sukabumi-dan-daerah-swatantra-tingkat-ii-sukabumi
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1958 tentang Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1958
• 17 Jun 2026
Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun
literasihukum.com/peraturan/16653/perubahan-batas-batas-kotapraja-madiun-dan-daerah-swatantra-tingkat-ii-madiun
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 67 · Tahun 1958
• 31 Jul 2026
Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
literasihukum.com/peraturan/16029/perubahan-batas-batas-wilayah-kotapraja-salatiga-dan-daerah-swatantra-tingkat-ii-semarang
Undang-undang (UU) Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2023
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2023
literasihukum.com/peraturan/9943/batas-jumlah-uang-persediaan-pengisian-kembali-uang-persediaan-dan-batas-penarikan-tambahan-uang-persediaan-serta-mekanisme-pembayaran-atas-beban-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah-tahun-anggaran-2023
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2023 tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2024
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024
literasihukum.com/peraturan/9983/batas-jumlah-uang-persediaan-pengisian-kembali-uang-persediaan-dan-batas-penarikan-tambahan-uang-persediaan-serta-mekanisme-pembayaran-atas-beban-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-mempawah-tahun-anggaran-2024
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2024 tentang BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN D…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2015
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015
literasihukum.com/peraturan/1075/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajian-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2015
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2014
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014
literasihukum.com/peraturan/1138/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajuan-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2014
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 74 · Tahun 2006
Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah
literasihukum.com/peraturan/12410/penetapan-tarif-batas-atas-dan-tarif-batas-bawah-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsi-dengan-mobil-bus-umum-kelas-ekonomi-di-provinsi-jawa-tengah
…aturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah