Menampilkan 171–180 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 02 Jul 2025
Prinsip Non-Diskriminasi National Treatment: Sejarah, Penerapan, dan Dampak Terhadap Perdagangan Internasional
literasihukum.com/prinsip-non-diskriminasi-national-treatment-sejarah-penerapan-dan-dampak-terhadap-perdagangan-internasional
Artikel ini membahas tentang prinsip non dirkriminasi National Treatment berdasarkan sejarah, penerapan, dan dampak dalam perdagangan internasional.
Editorial
• 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Materi Hukum
• 24 Sep 2025
Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan
literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia
Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara
news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara
MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
literasihukum.com/risiko-perubahan-konstitusi-otokratik-indonesia-studi-kasus-hungaria
Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...
Berita
• 24 Dec 2024
Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden
news.literasihukum.com/rencana-amnesti-untuk-koruptor-tunggu-arahan-presiden
JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...
Berita
• 15 Sep 2025
Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU, Upaya Pemiskinan Terus Berjalan
news.literasihukum.com/kejagung-tetapkan-kakak-adik-bos-sritex-tersangka-tppu-upaya-pemiskinan-terus-berjalan
…n dan Iwan Kurniawan, sebagai tersangka TPPU dalam kasus korupsi kredit bank yang rugikan negara triliunan rupiah.
Berita
• 16 Sep 2025
KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Korupsi EDC BRI Berdasar Bukti Cukup, Siap Hadapi Praperadilan
news.literasihukum.com/kpk-tegaskan-penetapan-tersangka-korupsi-edc-bri-berdasar-bukti-cukup-siap-hadapi-praperadilan
…si pengadaan EDC BRI berdasarkan bukti cukup, siap hadapi praperadilan. Kasus ini rugikan negara Rp 700 miliar.
Berita
• 25 Dec 2025
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Berita
• 27 Feb 2026
Korupsi Minyak Mentah Pertamina: 5 Terdakwa Divonis 9-13 Tahun Penjara
news.literasihukum.com/korupsi-minyak-mentah-pertamina-5-terdakwa-divonis-9-13-tahun-penjara
Lima terdakwa korupsi minyak mentah Pertamina divonis 9–13 tahun penjara. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Vonis Tipikor Jakarta.