Menampilkan 161170 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 03 Jun 2024
KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
news.literasihukum.com/syarat-usia-calon-kepala-daerah
Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.
Berita • 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
…5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Materi Hukum • 22 Jun 2024
Peran Advokat dalam Proses Penanganan Perkara Pidana
literasihukum.com/peran-advokat-proses-penanganan-perkara-pidana
Artikel ini membahas pengertian dan peran advokat menurut hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Berita • 27 Feb 2026
Riva Siahaan, Eks Dirut Pertamina, Divonis 9 Tahun dalam Kasus Korupsi
news.literasihukum.com/riva-siahaan-eks-dirut-pertamina-divonis-9-tahun-dalam-kasus-korupsi
PN Tipikor Jakarta vonis 9 tahun penjara Riva Siahaan (eks Dirut Pertamina Patra Niaga) terkait korupsi tata kelola minyak mentah 2018-2023.
Berita • 25 Jul 2025
Cak Imin Doakan Banding Tom Lembong Dikabulkan Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/cak-imin-doakan-banding-tom-lembong-dikabulkan-pengadilan-tinggi
Cak Imin berharap banding Tom Lembong diterima Pengadilan Tinggi. Vonis 4,5 tahun kasus impor gula dinilai sarat kejanggalan. Kuasa hukum menyiapkan memori banding.
Materi Hukum • 04 May 2026
Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?
literasihukum.com/pasal-49-kuhp-hak-membela-diri-atau-jebakan-buat-korban
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
Materi Hukum • 30 Jul 2025
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
literasihukum.com/independensi-mk-era-jokowi-analisis-politik-legislasi-abusive
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
Berita • 15 Mar 2024
10 PNS Kementerian ESDM Korupsi Tukin, Dihukum 2-6 Tahun Penjara
news.literasihukum.com/10-pns-kementerian-esdm-korupsi-tukin
Sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dihukum penjara 2 hingga 6 tahun atas kasus korupsi TU...
Materi Hukum • 12 Feb 2024
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Opini • 13 May 2024
Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?
literasihukum.com/jalur-khusus-atau-plea-bargaining-system
Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.