Menampilkan 161–170 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 03 Jun 2024
KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
news.literasihukum.com/syarat-usia-calon-kepala-daerah
Proses pembuatan putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
…5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Materi Hukum
• 22 Jun 2024
Peran Advokat dalam Proses Penanganan Perkara Pidana
literasihukum.com/peran-advokat-proses-penanganan-perkara-pidana
Artikel ini membahas pengertian dan peran advokat menurut hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Berita
• 27 Feb 2026
Riva Siahaan, Eks Dirut Pertamina, Divonis 9 Tahun dalam Kasus Korupsi
news.literasihukum.com/riva-siahaan-eks-dirut-pertamina-divonis-9-tahun-dalam-kasus-korupsi
PN Tipikor Jakarta vonis 9 tahun penjara Riva Siahaan (eks Dirut Pertamina Patra Niaga) terkait korupsi tata kelola minyak mentah 2018-2023.
Berita
• 25 Jul 2025
Cak Imin Doakan Banding Tom Lembong Dikabulkan Pengadilan Tinggi
news.literasihukum.com/cak-imin-doakan-banding-tom-lembong-dikabulkan-pengadilan-tinggi
Cak Imin berharap banding Tom Lembong diterima Pengadilan Tinggi. Vonis 4,5 tahun kasus impor gula dinilai sarat kejanggalan. Kuasa hukum menyiapkan memori banding.
Materi Hukum
• 04 May 2026
Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?
literasihukum.com/pasal-49-kuhp-hak-membela-diri-atau-jebakan-buat-korban
Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.
Materi Hukum
• 30 Jul 2025
Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif
literasihukum.com/independensi-mk-era-jokowi-analisis-politik-legislasi-abusive
Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...
Berita
• 15 Mar 2024
10 PNS Kementerian ESDM Korupsi Tukin, Dihukum 2-6 Tahun Penjara
news.literasihukum.com/10-pns-kementerian-esdm-korupsi-tukin
Sepuluh pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dihukum penjara 2 hingga 6 tahun atas kasus korupsi TU...
Materi Hukum
• 12 Feb 2024
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
Opini
• 13 May 2024
Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?
literasihukum.com/jalur-khusus-atau-plea-bargaining-system
Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law