Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Berita • 19 Jan 2026

Imigrasi Amankan 27 WNA Sindikat Love Scamming di Tangerang

literasihukum.com/imigrasi-amankan-27-wna-sindikat-love-scamming-di-tangerang

Imigrasi mengamankan 27 WNA diduga sindikat love scamming di Tangerang, target korban warga Korsel, kasus diproses sesuai hukum keimigrasian.

Berita • 16 Jan 2026

UGM Kukuhkan Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Hukum, JK hingga Anies Baswedan Hadir

literasihukum.com/ugm-kukuhkan-zainal-arifin-mochtar-sebagai-guru-besar-hukum-jk-hingga-anies-baswedan-hadir

Zainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Uceng resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, Kamis (15/1/2026).

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Berita • 12 Jan 2026

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025

Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

literasihukum.com/kpk-penetapan-tersangka-sah-terkait-praperadilan-sekjen-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.

Berita • 15 Jan 2026

Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan

literasihukum.com/pasal-218-kuhp-baru-batas-antara-kritik-dan-penghinaan-presiden-yang-memicu-perdebatan

Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berita • 13 Jan 2026

Prabowo Tegaskan Direksi BUMN Harus Berintegritas: Tak Siap Mengabdi, Silakan Mundur

literasihukum.com/prabowo-peringatkan-direksi-bumn-integritas-tata-kelola

Presiden Prabowo meminta direksi BUMN bekerja jujur dan berpihak pada publik. Ia menegaskan yang tidak sanggup mengabdi sebaiknya mundur.

Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual

Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.