Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Berita • 08 Jan 2026

PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya

news.literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…

Berita • 23 Jul 2025

DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung

news.literasihukum.com/dpr-kaji-rencana-pembatasan-masa-jabatan-hakim-agung

Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang dan usulan serupa...

Berita • 15 Sep 2025

Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR

news.literasihukum.com/analisis-tuntutan-178-ujian-nyata-bagi-komitmen-hukum-pemerintah-dan-dpr

Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.

Berita • 03 May 2026

Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI

news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri

Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.

Opini • 20 Apr 2026

Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis

literasihukum.com/kebebasan-berekspresi-bukan-tindak-pidana-dalam-negara-hukum-demokratis

Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.

Materi Hukum • 02 May 2025

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis

literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana

KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.

Berita • 12 May 2026

Prodi "Kurang Relevan" Dibatasi, Solusi atau Ancaman Akademik?

news.literasihukum.com/prodi-kurang-relevan-dibatasi-solusi-atau-ancaman-akademik

Wacana pembatasan bahkan penutupan program studiyang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja oleh Kemendiktisaintek.

Berita • 15 Apr 2026

Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara

news.literasihukum.com/baleg-dpr-bahas-putusan-mk-terkait-kewenangan-bpk-dalam-penghitungan-kerugian-negara

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/dpr-tunda-rkuhap-di-tengah-kritik

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...