Materi Hukum • 28 Mar 2025

Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat

literasihukum.com/visum-et-repertum-tindak-pidana-penganiayaan

Pembuktian perkara penganiayaan berat menggunakan visum et repertum, peran, tujuan ilmu kedokteran forensik dalam upaya membuktikan kebenaran materiil.

Materi Hukum • 12 May 2026

Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP

literasihukum.com/kekerasan-dalam-pacaran-hak-hukummu-menurut-pasal-466-kuhp

Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.

Materi Hukum • 29 Apr 2026

Diteror DC Pinjol & Sebar Data: Hak Hukum Anda 2026

literasihukum.com/teror-dc-pinjol-sebar-data-hak-hukum-perdata

Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.

Materi Hukum • 18 Jan 2026

Somasi Perdata: Prosedur Sah & Kekuatan Pembuktian di Pengadilan

literasihukum.com/somasi-perdata-prosedur-sah-kekuatan-pembuktian

Pelajari prosedur sah, kekuatan pembuktian, dan syarat efektif somasi perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Materi Hukum • 13 Mar 2026

Apa Itu Penipuan Jual Beli Online? Analisis Pasal 492 KUHP

literasihukum.com/apa-itu-penipuan-jual-beli-online-analisis-pasal-492-kuhp

Uang pembeli dipakai menutup utang lama lalu barang tak dikirim. Apakah termasuk penipuan, penggelapan, atau sengketa perdata? Simak analisis hukumnya.

Berita • 12 May 2026

Sindikat Joki UTBK Dibongkar, Apa Ancaman Hukumnya?

news.literasihukum.com/sering-oversharing-di-media-sosial-apa-risikonya

Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki UTBK yang diduga beroperasi sejak 2017. Praktik tersebut berpotensi dijerat pidana.

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.