Opini • 29 Dec 2025

Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara

literasihukum.com/otonomi-desa-semu-di-bawah-intervensi-negara

Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.

Berita • 28 Apr 2026

IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia

news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia

IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Berita • 15 Jul 2025

Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung sebagai Saksi Kunci

news.literasihukum.com/nadiem-diperiksa-kejagung-kasus-korupsi-chromebook

Mantan Menteri Nadiem Makarim diperiksa Kejagung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Materi Hukum • 20 May 2026

Prosedur Perubahan Data PT dan Sinkronisasi OSS RBA

literasihukum.com/prosedur-perubahan-data-pt-dan-sinkronisasi-oss-rba

Pelajari sinkronisasi data PT di sistem OSS RBA setelah perubahan anggaran dasar agar legalitas usaha terjaga dan terhindar dari risiko hukum.

Berita • 29 May 2024

Saksi PAN Ungkap Penggelembungan Suara PPP dan Partai Aceh di Pidie dan Pidie Jaya

news.literasihukum.com/saksi-pan-ungkap-penggelembungan-suara

Saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Aceh dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie...