Menampilkan 111–120 dari 165 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 18 Sep 2025
MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang
news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang
MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter
literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps
Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...
Opini
• 19 Jul 2025
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
literasihukum.com/kewajiban-mutlak-pembuktian-mens-rea-dalam-pasal-2-uu-tipikor
Artikel ini berargumen bahwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipikor
Opini
• 08 Nov 2025
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
literasihukum.com/menguji-pengakuan-indonesia-terhadap-israel-tinjauan-konstitusi-politik-dan-kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Materi Hukum
• 30 Sep 2025
Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan
literasihukum.com/hak-veto-pengertian-dasar-hukum-jenis-contoh-kasus-kelebihan-kekurangan
Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.
Materi Hukum
• 24 Sep 2025
Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan
literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia
Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.
Berita
• 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
Bagaimana jika perjanjian katering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Berita
• 25 Jul 2025
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
news.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...
Opini
• 29 Apr 2026
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI
literasihukum.com/kecelakaan-kereta-api-bekasi-tanggung-jawab-hukum-kai
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transportasi
Berita
• 17 Sep 2025
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
news.literasihukum.com/lbh-pers-sebut-gugatan-menteri-amran-terhadap-tempo-janggal-dan-abaikan-uu-pers
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).