Menampilkan 111–120 dari 200 hasil
· ~123ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 08 Mar 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Fadia Arafiq dalam Proyek Outsourcing Pekalongan
news.literasihukum.com/kpk-ungkap-dugaan-intervensi-fadia-arafiq-proyek-outsourcing-pekalongan
KPK mengungkap dugaan Fadia Arafiq mengintervensi kepala dinas agar memakai perusahaan keluarganya, PT RNB, dalam proyek outsourcing Pemkab Pekalongan.
Berita
• 21 Jan 2026
KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan
news.literasihukum.com/kpk-ott-bupati-pati-sita-miliaran-rupiah-dugaan-jual-beli-jabatan
…terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Opini
• 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Opini
• 16 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Opini
• 30 Mar 2024
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
literasihukum.com/persoalan-bahasa-asing-dalam-nama-perseroda
…pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Berita
• 16 Apr 2026
KPK Periksa 7 Pejabat Pemkab Cilacap di Kasus Pemerasan Bupati
news.literasihukum.com/kpk-periksa-sejumlah-pejabat-pemkab-cilacap-terkait-kasus-pemerasan-bupati
KPK memeriksa tujuh pejabat teras Pemkab Cilacap di Polresta Cilacap sebagai saksi kasus dugaan pemerasan jatah THR oleh Bupati nonaktif Syamsul Auliya.
Opini
• 11 Jun 2025
Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?
literasihukum.com/solusi-polemik-ketenagakerjaan-lewat-surat-edaran-tepatkah
Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan
Opini
• 11 Feb 2024
Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024
literasihukum.com/dirty-vote-manuver-kotor-presiden-jokowi
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...
Opini
• 06 Aug 2025
Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh
literasihukum.com/sengketa-4-pulau-pembelajaran-bersama-dalam-mengawal-dan-menjaga-perdamaian-aceh
Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.
Berita
• 05 Feb 2026
KPK Gelar Serangkaian OTT Awal 2026: Sasar Pajak, Kepala Daerah, Bea Cukai
news.literasihukum.com/kpk-gelar-serangkaian-ott-awal-2026-sasar-pajak-kepala-daerah-bea-cukai
KPK intensifkan OTT awal 2026: pajak Jakarta & Banjarmasin, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bea Cukai. Terkait suap, fee proyek, pemerasan.