Hasil Pencarian: peralihan risiko perdata

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

…Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944

…Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1958

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16686/penetapan-undang-undang-darurat-no-9-tahun-1957-tentang-perpanjangan-jangka-waktu-masa-kerja-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-peralihan-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan-lembaran-negara-tahun-1957-no-51-sebagai-undang-undang

…9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 1 · Tahun 1957

Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

literasihukum.com/peraturan/16631/pengubahan-jumlah-maksimum-anggota-dewan-pemerintah-daerah-peralihan-yang-dimaksud-dalam-pasal-5-undang-undang-nomor-14-tahun-1956-lembaran-negara-nomor-30-tahun-1956-tentang-pembentukan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan

…rat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rak…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 9 · Tahun 1957

Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

literasihukum.com/peraturan/16615/perpanjangan-jangka-waktu-masa-kerja-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-peralihan-dan-dewan-pemerintah-daerah-peralihan

…9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

…ngkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Opini • 09 Feb 2024

Hukum Perdata di Indonesia: Pengertian dan Aspek Pentingnya

literasihukum.com/hukum-perdata-di-indonesia-pengertian-dan-aspek

Literasi Hukum - Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian hukum perdata, aspek-aspek pentingnya, d...

Opini • 08 Feb 2023

Hukum Perdata Adalah: Sebuah Pengertian Hukum Perdata dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

literasihukum.com/pengertian-hukum-perdata-dan-ruang-lingkup

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil dan dapat dikatakan sebagai l...

Kamus Hukum

Peralihan hak tanah

literasihukum.com/kamus-hukum/2250/peralihan-hak-tanah

Peralihan hak tanah Istilah agraria, pertanahan, tata ruang, atau lingkungan yang berkaitan dengan peralihan hak tanah. Kategori: Hukum Agraria & Pertanahan Contoh: Peralihan hak tanah: Istilah ini dipakai untuk menjelaskan status hak, izin…