Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 20 Jun 2024
Pro-Kontra Terkait Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online
literasihukum.com/pro-kontra-terkait-wacana-pemberian-bansos-untuk-korban-judi-online
Artikel ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 9 · Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/11917/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-12-tahun-2013-tentang-petunjuk-pelaksanaan-analisis-jabatan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Jabatan Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 8 · Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/11919/pencabutan-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-5-tahun-2013-tentang-laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Ling…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online
literasihukum.com/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-pengguna-jasa
Membahas regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi & penyelesaian sengketa
Materi Hukum
• 22 May 2024
Ketentuan Hukum Terkait Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
literasihukum.com/ketentuan-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mk
…l ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kamus Hukum
Penipuan Online
literasihukum.com/kamus-hukum/2239/penipuan-online
Penipuan Online Penipuan Online adalah tindak pidana terkait penipuan online. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur penipuan online telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kamus Hukum
Perjudian Online
literasihukum.com/kamus-hukum/2342/perjudian-online
Perjudian Online Perjudian Online adalah tindak pidana terkait perjudian online. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur perjudian online telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Opini
• 12 Oct 2024
Upaya Terakhir dalam Pemberantasan Judi Online
literasihukum.com/upaya-terakhir-dalam-pemberantasan-judi-online
Legalisasi Judi Online adalah Upaya Terakhir dan Win-win Solutions Pemberantasan Judi Online di Indonesia