Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~129ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 2019
Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)
literasihukum.com/peraturan/15531/pengesahan-perjanjian-mengenai-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-antara-republik-indonesia-dan-persatuan-emirat-arab-treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters-between-the-republic-of-indonesia-and-the-united-arab-emirates
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Re…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1999
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
literasihukum.com/peraturan/17416/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-australia-mengenai-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-australia-on-mutual-assistancein-criminal-matters
…Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2021
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
literasihukum.com/peraturan/14725/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-federasi-rusia-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-russian-federation-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters
…n 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Cri…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2019
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
literasihukum.com/peraturan/15519/pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-treaty-between-the-republic-of-indonesia-and-the-islamic-republic-of-iran-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters
…9 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Cri…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 2020
Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)
literasihukum.com/peraturan/15469/pengesahan-perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-antara-republik-indonesia-dan-konfederasi-swiss-treaty-on-mutual-legal-assistance-in-criminal-matters-between-the-republic-of-indonesia-and-the-swiss-confederation
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the R…
Opini
• 20 Jun 2024
Pro-Kontra Terkait Wacana Pemberian Bansos untuk Korban Judi Online
literasihukum.com/pro-kontra-terkait-wacana-pemberian-bansos-untuk-korban-judi-online
…ini membahas kompleksitas masalah kecanduan judi online di Indonesia dan wacana pemberian bantuan sosial kepada para korbannya.
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 28 · Tahun 2025
Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/7158/pemberian-keringanan-danatau-pengurangan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-dan-opsen-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2025
…g Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025
Materi Hukum
• 17 Mar 2024
Paralegal 101: Berkenalan dengan Paralegal
literasihukum.com/paralegal-101-berkenalan-dengan-paralegal
Artikel ini akan membahas mengenai apa itu paralegal dan perannya dalam dunia hukum.
Opini
• 28 Mar 2025
Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan
literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948
• 09 Nov 1948
Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana