Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~77ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 28 Mar 2023
Tahap Pra Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana: Koordinasi Peran antara Penyidik dan Penuntut Umum
literasihukum.com/pra-penuntutan-hukum-acara-pidana
Literasi Hukum - Pra penuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengawasi perkembangan penyidikan, mempelajari kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan, dan memberikan petunjuk kepada pen...
Materi Hukum
• 22 Feb 2024
Jaksa dan Penuntut Umum: Apa Bedanya? Penjelasan Lengkap
literasihukum.com/jaksa-dan-penuntut-umum-apa-bedanya
Artikel ini membahas tentang peran penting jaksa dan penuntut umum dalam sistem peradilan di Indonesia.
Materi Hukum
• 31 Dec 2023
Upaya Hukum Pidana di Indonesia: Jenis, Syarat, dan Prosedurnya
literasihukum.com/upaya-hukum-pidana-di-indonesia-jenis-syarat-dan-prosedurnya
Pelajari jenis, syarat, dan prosedur upaya hukum pidana di Indonesia: banding, kasasi, praperadilan, dan peninjauan kembali. Panduan lengkap!
Materi Hukum
• 26 Mar 2024
Asas Legalitas V. Asas Oportunitas dalam Penuntutan Perkara Pidana
literasihukum.com/asas-legalitas-oportunitas-dalam-penuntutan
Pelajari seluk beluk penuntutan dalam hukum pidana Indonesia. Temukan definisi lengkap, ruang lingkup, dan perbedaan antara asas legalitas dan oportunitas yang menjadi landasan penuntutan. Pahami baga...
Opini
• 27 Mar 2023
Eksistensi Prinsip Dominus Litis yang Dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia
literasihukum.com/eksistensi-prinsip-dominus-litis
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang arti dan relevansi prinsip Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan kedudukan Kejaksaan sebagai pengendali perkar...
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025
• 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 3 · Tahun 2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
literasihukum.com/peraturan/16290/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-23-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tahun-2020-2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019
literasihukum.com/peraturan/10583/tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-setiap-kelurahan-serta-prioritas-penggunaan-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-untuk-kelurahan-di-kabupaten-maros-tahun-anggaran-2019
…Maros Nomor 13 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KA…
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 29 · Tahun 2007
• 05 Sep 2007
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
literasihukum.com/peraturan/16234/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-286prtm2005-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-departemen-pekerjaan-umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 8 · Tahun 2024
• 19 Sep 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
literasihukum.com/peraturan/15007/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-13-tahun-2020-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan…