Menampilkan 1–10 dari 136 hasil
· ~106ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya
news.literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto
PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…
Berita
• 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Opini
• 31 Jan 2024
Akta Kelahiran Anak Luar Kawin: Hak Anak Mencantumkan Nama Ayah Biologisnya
literasihukum.com/akta-kelahiran-anak-luar-kawin
Artikel ini berisi solusi dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang akan mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2016 · Tahun 2016
• 23 Sep 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
literasihukum.com/peraturan/15516/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk032016-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 142/PMK.010/2016 · Tahun 2016
• 23 Sep 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK. 010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle
literasihukum.com/peraturan/15515/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-127pmk-0102016-tentang-pengampunan-pajak-berdasarkan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak-bagi-wajib-pajak-yang-memiliki-harta-tidak-langsung-melalui-special-purpose-vehicle
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK. 010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wa…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 165/PMK.03/2017 · Tahun 2017
• 17 Nov 2017
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
literasihukum.com/peraturan/15524/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-118pmk032016-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-11-tahun-2016-tentang-pengampunan-pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Materi Hukum
• 31 Mar 2024
PHPU: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
literasihukum.com/phpu-perselisihan-hasil-pemilihan-umum
Artikel ini akan memberikan pemahaman mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara mendasar dan jelas.
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Materi Hukum
• 11 Jul 2025
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Opini
• 12 Jun 2025
Podcast Ulasan Artikel: Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
literasihukum.com/problematika-peraturan-mahkamah-konstitusi-dan-implikasinya-podcast-7-menit
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-1 mengenai Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya.