Materi Hukum • 15 Feb 2024

Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024

literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia

Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini

Opini • 29 Jan 2024

Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu

literasihukum.com/presiden-berpihak-celah-aturan-pemilu

…tikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.

Opini • 29 Jan 2024

Black Campaign dalam Pemilu dan Perspektif Hukum Terhadapnya

literasihukum.com/black-campaign-dalam-pemilu

…partai politik berlomba memenangkan paslon tertentu dan menjatuhkan kandidat lain melalui kampanye gelap.

Kamus Hukum

Tindak pidana tindak pidana pemilu

literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu

Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2012 • 02 Nov 2012

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4747/tata-cara-pemasangan-atribut-alat-peraga-kampanye-dan-penggunaan-fasilitas-umum-pada-pemilihan-kepala-daerah-gubernur-dan-wakil-gubernur-sulawesi-selatan-tahun-2013-di-kabupaten-pinrang

…) Kabupaten Pinrang Nomor 69 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN PINRANG

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

…ni membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 51 · Tahun 2023 • 01 Nov 2023

PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

literasihukum.com/peraturan/12168/pedoman-pemasangan-alat-peraga-kampanye-pemilihan-umum-dan-pemilihan-kepala-daerah

…alikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 51 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Opini • 02 Apr 2024

Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu

literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu

…elaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...