← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2010 15 Okt 2010 01:00:00 WIB

37/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon : M. Farhat Abbas Kuasa Pemohon : Muh. Burhannudin, S.H., dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon : M. Farhat Abbas Kuasa Pemohon : Muh. Burhannudin, S.H., dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Political Corruption Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Politik Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Prof. Dr. (jur). O.C. Kaligis, S.H.; Panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Persamaan dalam hukum (equality before the law); Living constitutional values; Hak asasi manusia; Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International covenant on civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	37/PUU-VIII/2010
Jenis perkara	PUU
Nomor	37
Tahun	2010
Tanggal	15 Okt 2010
Waktu	01:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	230,947
Tanggal Str	15 Oktober 2010
Waktu Str	01:00 WIB
No Perkara	37/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon	Pemohon : M. Farhat Abbas Kuasa Pemohon : Muh. Burhannudin, S.H., dkk
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Kata Kunci	Political Corruption Indonesia; Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006; KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi; Politik Korupsi; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; M. Farhat Abbas, S.H., M.H.; Prof. Dr. (jur). O.C. Kaligis, S.H.; Panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; Persamaan dalam hukum (equality before the law); Living constitutional values; Hak asasi manusia; Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International covenant on civil and political rights); Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (International covenant on economic, social and cultural rights)
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VIII/2010 (15 Okt 2010)

Referensi singkat

37/PUU-VIII/2010

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 37/PUU-VIII/2010

Tanggal putusan 15 Okt 2010

Pemohon Pemohon : M. Farhat Abbas Kuasa Pemohon : Muh. Burhannudin, S.H., dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →