Database Putusan MK

PUU Tahun 2010 03 Mar 2011 09:00:00 WIB

76/PUU-VIII/2010

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Pemohon : 1. H. Bambang Suhariyanto; 2. H. Marwan; 3. H.M. Kamdani; 4. Abdullah Nur; 5. He...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Pemohon : 1. H. Bambang Suhariyanto; 2. H. Marwan; 3. H.M. Kamdani; 4. Abdullah Nur; 5. Heri Subagyo; dan 6. Bambang Sutikno Kuasa Pemohon : M. Machfudz, H.M., S.H., M.H., dan M. Irfan Choirie, S.H., M.H.

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah; ketidakpastian hukum; kekosongan hukum; kekosongan kekuasaan; dua kali masa jabatan

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	76/PUU-VIII/2010
Jenis perkara	PUU
Nomor	76
Tahun	2010
Tanggal	03 Mar 2011
Waktu	09:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Diunduh	231,934
Tanggal Str	03 Maret 2011
Waktu Str	09:00 WIB
No Perkara	76/PUU-VIII/2010
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon	Pemohon : 1. H. Bambang Suhariyanto; 2. H. Marwan; 3. H.M. Kamdani; 4. Abdullah Nur; 5. Heri Subagyo; dan 6. Bambang Sutikno Kuasa Pemohon : M. Machfudz, H.M., S.H., M.H., dan M. Irfan Choirie, S.H., M.H.
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Kata Kunci	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintahan Daerah; Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah; ketidakpastian hukum; kekosongan hukum; kekosongan kekuasaan; dua kali masa jabatan
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-VIII/2010 (03 Mar 2011)

Referensi singkat

76/PUU-VIII/2010

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 76/PUU-VIII/2010

Tanggal putusan 03 Mar 2011

Pemohon Pemohon : 1. H. Bambang Suhariyanto; 2. H. Marwan; 3. H.M. Kamdani; 4. Abdullah Nur; 5. Heri Subagyo; dan 6. Bambang Sut...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →