Daftar Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027, Siapa Tertinggi?
...menterian PKP Rp96 triliun hingga BPJPH Rp1,3 triliun, ini daftar lengkap usulan tambahan anggaran 2027 dari seluruh kementerian dan lembaga.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
...menterian PKP Rp96 triliun hingga BPJPH Rp1,3 triliun, ini daftar lengkap usulan tambahan anggaran 2027 dari seluruh kementerian dan lembaga.
Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...
Partai Gerindra Solo menyatakan kekecewaan atas pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun Presiden Jokowi oleh Pemkot Solo, menyoroti minimnya apresiasi serupa untuk Prabowo Subianto.
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
...pajak harus bertumpu pada keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik agar penerimaan negara mendukung kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Literasi Hukum - Indonesia termasuk negara yang secara hukum cukup berpihak pada penyandang disabilitas. Negara meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, lalu mengesahkan Undang-Undang N...
Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.
Literasi Hukum - Artikel ini membahas perbedaan wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) dalam menangani perkara pertanahan yang berkaitan dengan sertifikat hak milik. PTUN berwenang membatalkan sertifi...
Barang belanja online tidak sesuai deskripsi? Pahami hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan langkah yang dapat ditempuh pembeli.
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Sengketa kewenangan lembaga negara dalam anggaran negara Sengketa kewenangan lembaga negara dalam anggaran negara adalah istilah dalam hukum tata negara yang digunakan untuk menjelaskan struktur kekuasaan negara, pembentukan norma, hak warg...
Hak konstitusional dalam anggaran negara Hak konstitusional dalam anggaran negara adalah istilah dalam hukum tata negara yang digunakan untuk menjelaskan struktur kekuasaan negara, pembentukan norma, hak warga, dan mekanisme kontrol konstit...
Kewenangan konstitusional dalam anggaran negara Kewenangan konstitusional dalam anggaran negara adalah istilah dalam hukum tata negara yang digunakan untuk menjelaskan struktur kekuasaan negara, pembentukan norma, hak warga, dan mekanisme k...